KENDARI — Dinamika pergantian pimpinan DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) yang tak kunjung tuntas menuai kritik dari kalangan mahasiswa. Aliansi Mahasiswa Merdeka menilai polemik berkepanjangan ini berpotensi mengganggu fokus kerja legislatif dalam mengawal agenda strategis daerah.
Kepentingan Politik Dinilai Lebih Dominan
Koordinator Aliansi Mahasiswa Merdeka, Ali Gufron, mengatakan bahwa publik menginginkan DPRD lebih berkonsentrasi pada kerja-kerja untuk rakyat. Menurutnya, konflik internal yang berlarut-larut justru menimbulkan kesan bahwa kepentingan politik lebih diutamakan.
“Publik tentu berharap DPRD lebih fokus pada kerja-kerja untuk rakyat, bukan sibuk dengan konflik internal yang berkepanjangan,” ujarnya, Selasa (26/5/2026).
Dampak pada Kepercayaan Publik
Mahasiswa juga menyoroti pentingnya ketegasan partai politik dalam menyelesaikan persoalan internal. Mereka menilai jika dinamika ini terus dibiarkan, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif bisa menurun drastis.
Aliansi Mahasiswa Merdeka meminta seluruh pihak mengedepankan etika politik dan mekanisme organisasi dalam menyelesaikan sengketa pergantian pimpinan DPRD Sultra. Mereka berharap polemik segera menemukan titik terang.
Fungsi Legislasi, Pengawasan, dan Penganggaran Terancam
DPRD sebagai lembaga representasi rakyat memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal berbagai agenda pembangunan di Sulawesi Tenggara. Mahasiswa mendesak agar lembaga tersebut dapat kembali fokus menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
“Kami berharap polemik tersebut segera menemukan penyelesaian sehingga DPRD Sultra dapat kembali fokus menjalankan fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran demi kepentingan masyarakat Sulawesi Tenggara,” tegas Ali Gufron.
