KENDARI — Ketua Forum Investigasi Mahasiswa Sulawesi Tenggara, Andi Rifal Adriansyah, mengingatkan bahwa kepatuhan terhadap dokumen lingkungan dan sosial tak lagi cukup bagi industri nikel di daerah itu. Menurutnya, komitmen terhadap prinsip ESG harus menjadi budaya perusahaan, bukan sekadar syarat administratif untuk mendapatkan pendanaan atau akses pasar internasional.
Dampak Lingkungan yang Belum Tuntas
Andi menyoroti sejumlah persoalan lingkungan yang masih mengemuka di wilayah pertambangan dan kawasan industri. Perubahan bentang alam, sedimentasi pesisir, penurunan kualitas air, hingga pengelolaan limbah menjadi isu yang terus dikeluhkan masyarakat. Ia menegaskan bahwa reklamasi dan program pascatambang tidak boleh hanya menjadi dokumen di atas kertas.
"Aspek environmental menuntut perusahaan memastikan setiap aktivitas operasional dilakukan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan. Pengelolaan limbah harus memenuhi standar, kualitas air dan udara wajib dijaga," ujar Andi dalam pernyataan yang dikutip dari laman NASIONALinfo.com.
Manfaat Sosial yang Belum Optimal
Di sisi sosial, Andi menilai kehadiran industri nikel belum sepenuhnya menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Ia mendorong perusahaan untuk memperluas kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal melalui peningkatan kompetensi. Program pemberdayaan ekonomi, menurutnya, harus tepat sasaran dan hak-hak pekerja wajib dilindungi.
"Kehadiran industri harus menjadi sumber kesejahteraan, bukan pemicu konflik. Setiap persoalan sosial harus diselesaikan melalui dialog yang terbuka dan menghormati hak-hak masyarakat," imbuhnya.
Tata Kelola Jadi Fondasi
Andi juga menekankan pentingnya aspek governance sebagai fondasi utama. Tata kelola yang baik harus tercermin dari transparansi pengambilan keputusan, kepatuhan terhadap peraturan, penerapan prinsip antikorupsi, hingga tersedianya mekanisme pengaduan yang efektif bagi masyarakat. Tanpa governance yang kuat, katanya, risiko hukum dan konflik sosial akan membayangi.
Menurut Andi, komitmen terhadap ESG justru menjadi investasi jangka panjang bagi perusahaan. Di tengah meningkatnya perhatian global terhadap isu keberlanjutan, perusahaan yang bertanggung jawab akan memperoleh kepercayaan lebih besar dari investor dan konsumen global. Sebaliknya, perusahaan yang mengabaikan aspek ini akan menghadapi risiko reputasi dan kehilangan pasar.
Kolaborasi Awasi Industri Nikel
Andi mendorong kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat sipil untuk saling mengawasi sekaligus mendukung. Pemerintah, kata dia, perlu memperkuat fungsi pengawasan dan penegakan hukum terhadap seluruh pelaku usaha tanpa pandang bulu. Masyarakat juga harus diberikan ruang partisipasi yang bermakna dalam setiap kebijakan pembangunan.
"Keberhasilan hilirisasi nikel tidak boleh hanya diukur dari jumlah smelter yang berdiri atau besarnya nilai ekspor. Keberhasilan sejati adalah ketika pembangunan berjalan seimbang antara ekonomi, lingkungan, dan kesejahteraan sosial," pungkas Andi.
